PBNU soal Aturan Majelis Taklim: Kemenag Jangan Merepotkan – Warta Batavia

PBNU soal Aturan Majelis Taklim: Kemenag Jangan Merepotkan

PBNU soal Aturan Majelis Taklim: Kemenag Jangan Merepotkan

Berita Islam – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk tidak merepotkan masarakat lewat pendataan majelis taklim. Pernyataan itu menyusul terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Soal hal Majelis Taklim yang diteken Menag Fachrul Razi.

Sekretaris Jend. PBNU Helmy Faishal Zaini menerangkan majelis taklim jadi Sarana untuk memupuk tradisi keagamaan di masarakat. Peraturan baru itu malah akan mengganggu peran majelis taklim di masarakat.

“UU Keormasan sudah mengatur pendirian organisasi bagi majelis taklim yang hendak mendaftarkan sebagai ormas. Jadi pemerintah janganlah mempersulit dan merepotkan masarakat,” kata Helmy melalui Penjelasan tertulis, Senin (2/12).

Helmy menerangkan majelis taklim Ialah hasanah yang lahir dari inisiatif masarakat. menurutnya, pendirian lembaga pendidikan agama ini ialah cara masarakat Indonesia meneguhkan brothership.

Dia menganjurkan Kemenag untuk tidak berkutat dengan program yang bukan jadi prioritas. Helmy menilai Kemenag sibuk mengurusi keputusan taktik non-prioritas dan cenderung menimbulkan kontroversi.

Helmy Mengingatkan sudah ada beberapa keputusan taktik yang cuma menimbulkan kegaduhan, seperti pembatasan celana ngatung dan cadar. Begitu juga dengan program sertifikasi nikah yang menimbulkan pertentangan.

“Keputusan taktik yang tidak populis dan tidak berdasar kajian dan riset yang mendalam akan cenderung membikin kegaduhan di masarakat. Kondisi ini tentu saja mesti dihindari,” katanya.

sebelum ini, Kemenag mempublish aturan pendataan majelis taklim lewat Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Soal hal Majelis Taklim. Pasal 6 ayat (1) regulasi itu mengatur majelis taklim mesti terdaftar di Kemenag.

Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur saban majelis taklim mesti mempunyai surat Penjelasan terdaftar (SKT) yang berlaku 5 tahun. Sementara Pasal 19 merilis majelis taklim mesti memberitahukan aktifitas selama 1 tahun paling lambat 10 Januari saban tahunnya.

Menteri Agama Fachrul Razi menerangkan aturan itu bermaksud agar Kemenag mempunyai daftar hitungan total majelis taklim sehingga lebih mudah mengatur penyaluran ongkos.

“Selama ini kan majelis taklim ada yang minta sokongan. Ada even besar minta sokongan. Bagaimana kita mau bantu kalau data majelis taklim (tidak tahu) dari mana?” kata Fachrul bakda memberikan sambutan di acara Forum Alumni Kesatuan Maha siswa Hindu Dharma Indonesia, Sabtu (30/11).

Sumber: Cnnindonesia.com

PBNU soal Aturan Majelis Taklim: Kemenag Jangan Merepotkan

PBNU soal Aturan Majelis Taklim: Kemenag Jangan Merepotkan


PBNU soal Aturan Majelis Taklim: kementrian agama Jangan Merepotkan – Warta Batavia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *