Juli 9, 2020

ASPIRATIF

Aspiratif Situs Web Berbagi Aspirasi dan Berita Indonesia Terkini, Update Setiap Hari ….

Pemerintah Terbitkan Perpres 72/2020 untuk Penanganan Covid-19 – Aspiratif News

12 Views
Read Time:4 Minute, 38 Second

Pemerintah Terbitkan Perpres 72/2020 untuk Penanganan Covid-19 – Aspiratif News

PEMERINTAH mempublish Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 untuk mengakselerasi belanja negara terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Ketentuan spesial yang diatur terkait Program PEN ialah pemberian kewenangan pada Menteri Keuangan (Menkeu) untuk melakukan pergeseran rincian belanja negara dan pendanaan anggaran.

“Perpres 72/2020 ini berlaku semenjak diundangkan pada tanggal 25 Juni 2020. Tetapi seperti ini, semua peraturan perundang-undangan yang Ialah peraturan Pelaksanaan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020 (Perpres 54/2020), dinyatakan masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan,” ujar Kepala Biro hubungan dan Servis Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, seperti dilansir keterengan legal, Rabu (1/7).

Pada Kemajuan seterusnya, dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak untuk perekonomian dan adanya kebutuhan penanganan pandemi Covid-19, serta dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, outlook defisit Pergantian Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 diperkirakan lebih tinggi dari Perpres 54/2020 (5,07% PDB pada Perpres 54/2020 diperkirakan jadi 6,34%).

alasannya, pendapatan negara diproyeksikan lebih rendah Rp60,9 triliun dampak perlambatan ekonomi dan pemberian insentif perpajakan dan belanja negara yang lebih tinggi Rp125,3 triliun di antaranya untuk menampung tambahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi.

“Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Penting melakukan penyesuaian kembali untuk postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah merevisi Perpres No 54/2020,” ujar Rahayu.

Adapun pokok-pokok Pergantian norma pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020 ialah sebagai berikut. Pada Batang Tubuh, dikerjakan Pergantian Pasal 1 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Untuk menyesuaikan postur APBN yang baru sehingga besaran angka pendapatan negara, belanja negara, dan pendanaan anggaran sesuai outlook APBN.

Seterusnya, Pergantian Pasal 3 yaitu merubah norma penentuan lampiran, dari sebelumnya 1 lampiran jadi 7 lampiran.

Pergantian Pasal 4 yaitu pendelegasian kewenangan untuk Menkeu untuk menetapkan rincian lebih detail Masalah Ongkos Transfer ke Daerah dan Ongkos Desa serta pendanaan anggaran.

Lalu, Pergantian Pasal 8 yaitu pendelegasian kewenangan untuk Menkeu dalam hal pergeseran dan pemanfaatan pendanaan anggaran.

Pergantian lainnya, penambahan Pasal 8A yaitu perlunya payung hukum penyerasian pemindahan dari pendanaan anggaran ke belanja modal dalam pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional, maka diperlukan regulasi yang cukup untuk melakukan penyesuaian tersebut.

Kecuali itu, penambahan Pasal 11A yaitu Penegasan bahwa peraturan turunan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Baca juga: Membuka Juli, IHSG Merangkak di Level Hijau

Menurut Rayahu, Pergantian juga terjadi pada lampiran Perpres. Hal ini sebagai konsekuensi Pergantian Pasal 3, maka lampiran Perpres berubah jadi 7 lampiran, terdiri dari 3.251 halaman yang memuat Pergantian di antaranya: Postur, Pendapatan Negara, Belanja Kementerian/Lembaga per-program, per-kegiatan, per-jenis, Transfer ke Daerah dan Ongkos Desa per Daerah serta Pendanaan Anggaran.

“Penurunan pendapatan negara yang telah menampung perluasan dan perpanjangan keputusan taktik insentif perpajakan untuk dunia usaha terkait penanganan Covid-19 sampai dengan bulan Desember 2020, keputusan taktik tersebut di antaranya, PPh 21 ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (alat kesehatan), Percepatan restitusi PPN,” katanya.

Seterusnya, Pergantian belanja negara, Ada tambahan belanja negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, di antaranya, ubsidi bunga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Lalu, perpanjangan sokongan sosial tunai dan diskon listrik. Seain itu, Tambahan Ongkos Insentif Daerah (DID) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, serta Belanja penanganan Covid-19 lainnya

“Pergantian  pendanaan anggaran sebagai dampak pelebaran defisit dan juga termasuk pendanaan investasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” ulasnya.

Sebagai Informasi, Ada 7 lampiran dalam Perpres 72/2020 meliputi: (i) Pergantian Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; (ii) Rincian Penerimaan Perpajakan; (iii) Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak; (iv) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; (v) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; (vi) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Ongkos Desa; serta (vii) Rincian Pendanaan Anggaran. (A-2)

READ

Cinta dan Akal dalam Perspektif Tasawuf


Pemerintah Terbitkan Perpres 72/2020 untuk Penanganan Covid-19 – Aspiratif News

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %