Connect with us

News

Pengadilan Tinggi Uni Eropa Sepakati Larangan Karyawan Instansi Pemerintah Kenakan Hijab

Published

on

JAKARTA, ASPIRATIF.com – Putusan Pengadilan Tinggi Uni Eropa (CJEU) menyepakati pelarangan penggunaan segala bentuk atribut yang merujuk identitas agama tertentu bagi karyawan di lingkungan instansi pemerintah negara-negara anggota. Atribut yang dimaksud juga mencakup jilbab yang biasa dikenakan wanita muslim.

Dilaporkan Reuters, hasil putusan tersebut resmi disahkan pada Selasa (28/11/2023) dengan dalih menciptakan lingkungan administratif yang netral dengan tidak mengenakan tanda-tanda keyakinan agama atau ideologi secara terang-terangan.

“Aturan seperti itu tidak diskriminatif jika diterapkan secara umum dan tanpa pandang bulu bagi seluruh pegawai pemerintahan dan terbatas pada hal-hal yang benar-benar diperlukan,” demikian pernyataan Mahkamah Hukum Uni Eropa (CJEU), dikutip Jumat (1/12/2023).

Hasil keputusan tersebut menambahkan, pihak berwenang dari negara-negara anggota Uni Eropa diberi kebebasan untuk menerapkan kebijakan netralitas dalam pelayanan publik sesuai dengan kehendak masing-masing.

Advertisement

“Namun, tujuan tersebut harus dicapai dengan cara yang konsisten dan sistematis serta langkah-langkah yang diambil harus dibatasi pada yang benar-benar diperlukan. Pengadilan masing-masing negara yang akan memastikan bahwa persyaratan sudah sesuai,” bunyi keterangannya.

Mulanya, kasus ini diangkat setelah seorang pegawai di instansi pemerintah Kota Ans, Belgia bagian timur membawa kasus pelarangan penggunaan jilbab di kantornya ke CJEU pada 2021 lalu.

Wanita yang bersangkutan mengajukan gugatan hukum dengan mengatakan bahwa haknya atas kebebasan beragama telah dilanggar. Jilbab, penutup kepala bagi wanita dalam ajaran Islam, telah menjadi isu yang memecah belah di negara Eropa selama bertahun-tahun.

Menurut laporan New York Times, pengadilan Uni Eropa menyebutkan bahwa pelarangan sebelumnya berlaku bagi karyawan dengan kontak langsung dengan masyarakat sipil. Namun, dalam kasus tersebut, wanita tersebut mengaku pekerjaannya hanya sedikit memerlukan interaksi dengan klien.

See also  1.384 WNI Dan KBRI Bangkok Sholat Idul Adha Bersama

CJEU lantas mengklaim bahwa kebijakan dari instansi pemerintah wanita tersebut sudah sah terlepas apakah pekerjaannya membutuhkan kontak langsung dengan masyarakat atau tidak. Disebutkan pula bahwa pelarangan simbol-simbol keagamaan ini mencakup pemakaian anting-anting dengan salib atau penyelenggaraan Natal.

Advertisement

Keputusan ini pun memicu kekhawatiran sejumlah pihak, terutama masyarakat muslim di Eropa. Organisasi yang mewakili lebih dari 30 organisasi pemuda dan mahasiswa muslim di Eropa, Femyso, menyebutkan bahwa keputusan tersebut berpotensi melanggar kebebasan beragama dan berekspresi.

“Meskipun terselubung secara netral, larangan terhadap simbol-simbol agama selalu menargetkan jilbab,” demikian pernyataannya yang dikutip dari The Guardian.

Lembaga Swadaya Masyarakat Human Rights Watch menyoal putusan Mahkamah Uni Eropa tersebut mengatakan bahwa wanita muslim seharusnya tidak dihadapkan opsi untuk memilih antara agama atau pekerjaan.

Di Prancis, misalnya, pemerintah setempat melarang keras tanda-tanda keagamaan di sekolah-sekolah negeri dan gedung-gedung pemerintah dengan dalih melanggar hukum sekuler. Jilbab dan simbol agama lain yang mencolok dilarang di sekolah negeri sejak tahun 2004.

Kemudian, pada Agustus 2023 lalu, Menteri Pendidikan Prancis Gabriel Attal mengatakan siswa sekolah negeri mulai dilarang mengenakan abaya atau sejenis jubah longgar yang dikenakan oleh beberapa wanita muslim.

Advertisement

Source: Detikcom
Dok: ilustrasi perempuan hijab (foto:pinterest umarova)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *