Anies-BAs.jpeg

Pengamat Kebijakan Publik Bongkar ‘Kebohongan’ Anies soal Rumah DP 0 Rupiah

Diposting pada
(CNN Indonesia / Feri Agus Setyawan)

Anies Baswedan sudah lebih dari tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, namun realisasi salah satu program andalannya selama kampanye yaitu DP 0 Rumah Rupiah masih jauh dari tujuan yang dimaksudkan.

Selain jumlah unit rumah yang jauh dari target, masyarakat kembali menyoroti program tersebut karena sudah ada perubahan kondisi bagi warga yang ingin membeli.

Situs resmi Anies-Sandi menyebutkan saat kampanye jakartamajubersama.com, DP Rumah 0 Rupiah diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun kini tampilan rumah bukan hanya untuk masyarakat kecil. Pasalnya, Anies telah mengubah batas atas gaji bagi warga yang ingin membeli. Dari semula Rp7 juta menjadi Rp. 14,8 juta.

Perubahan skema tersebut tertuang dalam SK Gubernur nomor 588 yang dikeluarkan pada Juni 2020 sebagai pengganti SK Gubernur nomor 855 tahun 2019.

“Penetapan batas pendapatan maksimal penerima manfaat struktur pembiayaan untuk pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah 14,8 juta rupiah per bulan”, mengutip keputusan gubernur no. 588.

Baca Juga :  RI Mau Bikin Pembangkit Nuklir, Ini Lokasi yang Potensial

Perubahan batas penghasilan minimal itu juga masuk dalam draf revisi RPJMD yang disampaikan Anies ke DPRD.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Anies telah mengingkari janjinya saat kampanye. Tidak sesuai dengan niat aslinya.

“Jadi intinya program ini mengingkari niat awalnya yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan 7 juta ke bawah ternyata 4 juta bisa. Jadi ternyata sekarang sudah berubah, kata Trubus, seperti dikutip CNNIndonesia. com, Rabu (17/3).

Trubus mengatakan target target akan berubah ketika batas atas gaji untuk warga yang ingin membeli dinaikkan. Dari masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi dapat diakses oleh kelas menengah ke atas.

Ia juga menilai program ini sejak awal tidak terencana dengan baik dan hanya dimaksudkan untuk menggoyahkan masyarakat pada saat kampanye. Saya tidak yakin bagaimana mewujudkannya ketika dia terpilih sebagai gubernur.

“Jadi itu hanya janji politik, sekedar menenangkan masyarakat berpenghasilan rendah. Ujung-ujungnya banyak DP rumah yang kosong kan?”

Pengamat tata kota Yayat Supriatna memperkirakan pagu awal sekitar Rp 7 juta memang sulit dijangkau masyarakat.

Baca Juga :  Cara Dapat Bantuan Rp3,5 Juta Pengganti BLT Subsidi Gaji

“Karena kemampuan bayar cicilan saja (rumah) sudah 30 persen dari 7 juta atau sekitar 2 juta. Belum lagi utang dan cicilan lainnya,” imbuhnya.

Berdasarkan RPJMD 2017-2022, Pemprov DKI Jakarta sedang mengembangkan program DP Nol Rupiah untuk mendapatkan hunian yang terjangkau.

Ini dilakukan melalui hibah kredit berbasis tabungan berbiaya rendah per MBR. Rencana awal pembangunan 14.000 unit BUMD dan 218.214 unit melalui mekanisme public private partnership (PPP) dan mekanisme pasar. Jumlah 232.214 unit.

Sejak diluncurkan hingga Maret 2021, sedikitnya 872 unit rumah telah dibangun dan dipasok. Jauh dari lensa RPJMD hingga 232.214 unit.

Detailnya, di Pondok Kelapa yang dibangun oleh BUMD ini, sudah ada 780 unit dan sudah terjual 599 unit. Di Kemayoran, hasil kerja sama dengan Perum Perumnas sebanyak 38 unit dan semuanya sudah terjual.

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *