Penghapusan-Kata-Khilafah-dalam-Deklarasi-Penolakan-RUU-HIP-di-Cirebon-Berbuntut-Panjang.jpg

Penghapusan Kata “Khilafah” dalam Deklarasi Penolakan RUU HIP di Cirebon Berbuntut Panjang

Diposting pada

GP Ansor Cirebon Kecam Penghapusan Kata “Khilafah” dalam deklarasi Penolakan RUU HIP, Ketua DPRD Dituntut Minta Maaf.

Penghapusan atau ralat kata “khilafah” dalam pembacaan Deklarasi Penolakan RUU HIP oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati saat aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah elemen hari Senin (6/7/2020), berbuntut panjang. Sejumlah pihak menganggap insiden pencoretan kata “khilafah” sebagai bentuk inskonsitensi.

Dalam pembacaan video deklarasi yang beredar, Affiati tampak berhenti setelah kalimat “….Demi Allah kami bersumpah akan menjaga NKRI dari pemgaruh paham komunisme dan khilafah”. Beberapa perwakilan pengunjuk rasa yang berada di gedung dewan memprotes dan meminta kalimat itu diganti dan pembacaan deklarasi diulang.

Setelah direvisi kelimatnya menjadi “Demi Allah kami bersumpah akan menjaga NKRI dari pengaruh paham komunisme, liberalisme, leninisme, dan sekulerisme…”.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati.

Video tersebut saat ini menjadi perbincangan. Tak hanya di tingkat lokal Cirebon, tapi hingga nasional. Sejumlah akun media sosial mengunggah video tersebut.

Penghapusan kata “khilafah” dikecam keras Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Cirebon, Ahmad Bana. Pihaknya melihat hal itu sebagai kesengajaan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sejumlah elemen pemerintahan yang hadir dalam forum tersebut, terutama Affiati yang mewakili institusi DPRD Kota Cirebon tidak menganggap paham khilafah sebagai ancaman yang serius bagi Pancasila, sebagaimana halnya paham komunisme.

“Seharusnya tegas menolak penghapusan itu. Karena paham khilafah juga menjadi ancaman bagi ideologi Pancasila, seperti halnya komunisme. Sudah banyak buktinya bahwa organisasi terlarang HTI ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Kami menyanyangkan ketua dewan dan elemen negara dalam forum tersebut melakukan pembiaran bahkan melegitimasi hal itu,” papar Bana dalam rilis yang diterima CirebonPlus, Kamis (9/7/2020).

Paham khilafah yang dipromotori HTI

Menurutnya, paham khilafah yang dipromotori HTI dan kelompok lainnya sudah dilarang oleh negara. HTI pun sudah dibubarkan. Karena itu musuh Pancasila bukan hanya komunis atau PKI, tapi juga khilafah-nya HTI atau ideologi lainnya yang ingin mengganti Pancasila.

Pihaknya tidak terima dengan tindakan yang dilakukan ketua DPRD dalam forum tersebut. Karena itu pihaknya mendesak Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati meminta maaf atas insiden tersebut.

“Ansor dan Banser akan siap mempertahankan NKRI dan Pancasila sampai titik darah penghabisan. Karena bagi kami menjaga dan memertahankan NKRI dan Pancasila sebagai konsensus para pendiri bangsa termasuk para masyayikh NU adalah jihad di jalan Allah,” tegas dia.

Dikatakan, persoalan ini bukan permasalahan yang remeh, tetapi menjadi keprihatinan semua. Karena hal itu dilakukan di dalam gedung DPRD dan dihadiri oleh orang-orang terhormat, terutama pejabat negara dan orang-orang yang mengklaim membela Pancasila.

Seharusnya, kata dia, mereka yang hadir ketika itu tidak diam seribu bahasa. Tetapi melawan dengan keras pernyataan tersebut.

Pihaknya juga meminta Kepolisian dan TNI sebagai garda terdepan tidak boleh tinggal diam, apalagi mendiamkan kejadian seperti itu. “Usut tuntas kejadian itu sampai ke akar-akarnya, karena walaupun HTI sudah dibubarkan, namun ajaran dan gerakan ideologisnya masih berkembang di Indonesia. Seharusnya negara memfasilitasi eks HTI yang mengusung paham khilafah untuk di-Pancasila-kan kembali,” tandas dia. (C+/01)

Penghapusan Kata “Khilafah” dalam Deklarasi Penolakan RUU HIP di Cirebon Berbuntut Panjang

Penghapusan Kata “Khilafah” dalam Deklarasi Penolakan RUU HIP di Cirebon Berbuntut Panjang

Baca Juga :  Heboh! Anggota KAMI Punya Grup WA untuk Provokasi Demo Agar Rusuh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *