1615637641229.jpeg

Pesawat Susi Air Disandera, Wamendes: KKB Tidak Berhak Menerima Dana Desa

Diposting pada

Sebuah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, menyandera sebuah pesawat pilot milik Susi Air tipe Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY di Lapangan Terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua. TNI mengatakan, aksi KKB tersebut dipicu oleh kekecewaan kepala desa setempat yang tidak memberikan dana desa.

“KSB (TNI versi KKB bergelar sipil bersenjata) mengancam bahwa pesawat maskapai Susi Air tidak dapat mengangkut penumpang dari aparat TNI / Polri dan KSB juga menyatakan kekecewaannya kepada Lurah karena tidak memberikan dana. ke desa, ”Kepala Penerangan Kolonel Czi IGN Suriastawa, Kogabwilhan III kepada wartawan saat dikonfirmasi, Jumat (12/3/2021).

Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan KKB tidak berhak atas dana desa. Dana dari desa digunakan untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Dana Desa untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Bukan untuk KKB atau KSB, ”ujarnya kepada detikcom, Sabtu (13/3/2021).

“Kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak berhak menerima dana desa,” lanjutnya.

Baca Juga :  Soal Demonstrasi di KBRI Yangon, Kemlu: Itu karena Pemberitaan yang Salah

Penggunaan dana desa, lanjutnya, digunakan untuk tugas prioritas nasional, ketahanan pangan, penanggulangan COVID-19, dan infrastruktur desa. Ia menjelaskan contoh penggunaan dana desa di Desa Ilambet, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, antara lain Rp 64 juta untuk posyandu, Rp 50 juta untuk pemeliharaan jalan, 168 juta untuk rehabilitasi rumah.

Kemudian ada pula peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp 55 juta dan pengelolaan situasi darurat dana BLT desa sebesar Rp504 juta.

“Contoh penggunaan dana desa ada di Desa Ilambet, Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua,” ujarnya.

Persyaratan untuk menerima dana desa harus terdaftar di Kementerian Dalam Negeri yang ditandai dengan prefiks desa. Kemudian Kementerian Keuangan menyusun pagu dana desa di tingkat kabupaten.

Kemudian bupati / walikota membagi atap untuk desa-desa di wilayahnya, perbedaan menurut desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan nilai Indeks Pembangunan Desa (IDM) yang dibuat oleh Kementerian Desa, PDTT , “Dia berkata.

Berikut rincian Dana Desa Kabupaten Puncak:

2015 untuk 80 desa dengan nilai Rp 27.550.317.000

Baca Juga :  Pesawat Sriwijaya SJ 182 Berumur Tua, Ternyata 2020 Pemerintah Cabut Aturan Batas Usia Pesawat Komersial

2016 untuk 206 desa senilai Rp 132.588.321.000

2017 untuk 206 desa atau setara Rp 168.803.408.000

2018 untuk 206 desa dengan nilai Rp 166.578.832.000

2019 untuk 206 desa atau setara Rp 205.140.134.000

2020 untuk 206 desa senilai Rp 213.411.610.000

2021 untuk 206 desa atau setara Rp 219.651.453.000

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *