Kholid-696x392.jpg

Piagam Madinah, Islam, dan Kebangsaan

Diposting pada
Kartu kholid Madinah, Islam dan kebangsaan

Beberapa kalangan secara keliru percaya bahwa Islam tidak dapat hidup berdampingan dengan nasionalisme. Islam mengajarkan persaudaraan di luar batas. Agama dasar. Nasionalisme menciptakan hambatan. Dasar negara. Pembagian ini, oleh Sayyed Qutb dan Abu A’lâ al-Mawdûdî, dianggap sebagai penghalang untuk jahiliyyah. Negara-bangsa adalah manifestasi dari penghalang asabiyah yang diruntuhkan oleh Nabi ketika dia mendirikan negara Madinah.

Qutb, al-Mawdûdî dan para pengikutnya merancang sebuah teokrasi Islam. Dalam pembangunan dawlah Islamiyah, kekuasaan dipegang oleh umat Islam di bawah Khalîfah atau Amîrul Mukminîn. Mereka mempertahankan kekuasaan atas Muslim sebagai warga negara kelas satu. Hukum yang berlaku didasarkan pada Alquran dan Sunnah. Non-Muslim memiliki hak untuk hidup sebagai warga negara kelas dua dengan status Ahlu al-Dzimmah. Mereka membayar jizyah, semacam upeti, sebagai imbalan atas jaminan perlindungan jiwa dan harta benda mereka. Sebagai warga negara kelas dua, mereka dilarang menduduki posisi strategis. Non-Muslim bisa datang untuk tinggal di negara Islam, dengan izin imam, dengan status Musta’man. Status wilayah di luar ISIS terbagi dua. Daerah yang memiliki perjanjian damai itu dikenal dengan nama Dârul ‘Ahdi. Penduduknya disebut Kâfir Mu’âhad. Wilayah musuh dikenal sebagai Dârul Harbi. Penduduknya disebut Kâfir Harbi. Persaudaraan di negara-negara Islam didorong atas dasar ikatan agama (ukhuwwah Islâmiyah).

Konsep ini tidak sinkron dengan nalar negara-bangsa. Warga negara di negara-bangsa berada pada posisi yang sama. Tidak ada diskriminasi rasial di atas kertas. Pemimpin adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan kekuasaan di bawah hukum yang bersifat kontrak-konsensual. Kedaulatan atas hukum dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Prinsip dalam hubungan internasional tidak didasarkan pada agama, tetapi pada simbiosis mutualisme. Persaudaraan dipromosikan atas dasar ikatan nasional (ukhuwwah wathaniyah). Konsep ini, menurut para pendukung teokrasi, tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin, menurut mereka, Islam yang sah itu berdampingan dengan kesombongan non-Muslim. Bagaimana kita bisa menegakkan hukum buatan manusia dan meninggalkan hukum Tuhan Bagaimana non-Muslim memiliki kesempatan untuk memegang urusan Muslim sebagai pemimpin mereka?

Baca Juga :  Menko Airlangga Berharap Ekonomi Kuartal II Tumbuh Positif

Kaum fundamentalis Islam menyangkal penalaran negara-bangsa dan berniat untuk menggulingkannya. Sejak Kekaisaran Ottoman dibubarkan pada tahun 1924, mereka telah menemukan komunitas Islam yang terisolasi di banyak negara bangsa tanpa kepemimpinan tunggal. Mereka mendorong pembentukan kembali Khilafah dengan dua cara. Pertama, melalui kekerasan melalui jihad qitâl (perang fisik). Mereka menargetkan negara bangsa, termasuk yang dipimpin oleh Muslim, dan mencoba meneror mereka melalui perjuangan bersenjata. Ini dilakukan oleh NII dan organisasi penggantinya seperti JI (Jamaah Islamiyah) dan JAD (Jamaah Anshorut Daulah). JI berafiliasi dengan Al-Qaeda, JAD dengan ISIS. Keduanya adalah pewaris ideologi Salafi-jihadis yang dipromosikan oleh sayap setia Ikhwanul Muslimin (IM). Kedua, cara politik inkremental.

Saya setuju dengan perjuangan parlemen membentuk partai politik untuk mendorong legislasi berbasis syariah. Mereka menerima negara-bangsa sebagai Dawlah Islam, bukan kekhalifahan transnasional. Cara kedua, dalam konteks demokrasi, bisa diterima, meski tidak harus disetujui. Cara pertama sama sekali tidak bisa diterima. Hal ini membuat Islam menjadi tersangka aksi teroris. Mereka sendiri, para teroris, adalah orang-orang yang salah paham tentang Islam dan ajarannya.

Pertama, mereka mengira Islam bertentangan dengan nasionalisme. Sejatinya, nasionalisme adalah kodrat yang berakar pada jiwa manusia yang terikat dengan etnis dan tanah air. Para nabi, dalam Alquran, menyebut orang-orang mereka dengan teriakan Yâ Qaumî (atau kaumku). Nabi Muhammad, ketika dia meninggalkan Mekah, berkata, “Kamu adalah Allah yang terbaik, tanah yang paling kucintai. Jika kata-kata rakyat saya tidak mengusir saya, saya tidak akan meninggalkan Anda. (HR. Tirmidzi) Dorongan untuk mencintai tanah air merupakan sifat primordial yang tidak bertentangan dengan Islam.

Baca Juga :  Virtual Police Langkah Tepat Polri Menjaga Media Sosial Tetap Sehat, Bertanggung Jawab & Humanis

Kedua, mereka melihat Islam sebagai agama dan negara (dîn wa dawlah). Faktanya, Alquran tidak pernah mendetail, mendetail, dan mendefinisikan dalam hal politik dan pemerintahan. Rukun keimanan dan Islam yang disepakati oleh para ulama tidak termasuk imamah, kekhalifahan atau kewajiban mendirikan negara Islam sebagai rukun agama. Negara dimana rukun Islam dapat diterapkan adalah Dârul Islâm. Nabi juga hanya menyebut doa dan adzan sebagai indikator. “Jika masih mendengar adzan atau melihat masjid, jangan bunuh siapapun” (HR. Tirmidzi). Ketika menjawab pertanyaan seorang teman tentang seorang penguasa yang kejam, dia bisa saja digulingkan dengan paksa, Nabi menjawab “Tidak, saat dia masih sholat bersamamu” (HR. Muslim).

Ketiga, mereka menganggap bahwa negara-bangsa didasarkan pada hukum sekuler yang diberlakukan oleh manusia, yang berarti meninggalkan hukum Tuhan, padahal Nabi mendirikan negara Madinah berdasarkan Piagam Madinah yang disepakati secara timbal balik. persetujuan. Nabi tidak mendirikan negara agama karena melibatkan orang Yahudi dengan tiga marga dominan: Bani Nadhir, Bani Quraidhah dan Bani Qainuqa ‘. Mereka semua disebut ummah bersama dengan Muslim.

Nabi juga tidak menentukan status etnis karena termasuk partisipasi masyarakat multi etnis. Di dalamnya ada masyarakat adat, atau komunitas Ansar, yang terdiri dari dua suku dominan: Aus dan Khazraj. Ada pula komunitas pendatang di dalamnya, yakni Muhajirin dengan dua suku dominan: Bani Hasyim dan Bani Muthallib. Nabi menetapkan aturan hukum berdasarkan konstitusi yang mencakup semuanya. Semuanya disebut ummatan wahidah (orang). Umat, dalam kosakata Piagam Madinah, tidak hanya mengacu pada Muslim, tetapi juga untuk semua warga negara. Tidak ada diskriminasi berdasarkan SARA. Tindak pidana dilakukan hanya terhadap pelanggar, tanpa diskriminasi. Tak pelak, para ilmuwan modern sering menyebut Piagam Madinah sebagai konstitusi modern pertama karena memperkenalkan konsep yang kemudian dikenal sebagai nasionalisme sipil.

Baca Juga :  Rezim-rezim Arab Pelaku Normalisasi Anggap Bangsa Palestina sebagai Musuh

Keempat, mereka meneror negara-negara Muslim yang tidak memiliki konstitusi Islam berdasarkan dualisme antara hukum Allah dan hukum artifisial. Memang, beberapa hukum Tuhan didelegasikan kepada keputusan manusia melalui ijtihad. Ali RA menerima tahkîm (arbitrasi) berdasarkan ijtihad. Orang-orang gaul yang menyebut “Tidak ada hukum selain hukum Allah” berkumpul di lembah Harurah dan kemudian disebut Khawarij. Mereka tidak mempercayai Ali dan Muawiyah. Ibn Abbas, sepupu Nabi, menyela diskusi mereka dalam sebuah munâdharah (diskusi). Ibn Abbas berkata: Allah telah mendelegasikan sebagian hukumnya kepada keputusan manusia berdasarkan QS. Al-Maidah / 5: 95 dan QS. Al-Nisa ‘/ 4: 35). Dari 6.000 Khawarij, 2.000 menerima argumen Ibn Abbas. Mereka kembali online, yang lain terbunuh karena kesalahan.

Pikiran Khawarij masih hidup dan berkelana. Di era modern, mereka telah berubah menjadi jihadis salafi yang melegalkan darah rekan-rekan Muslim mereka untuk mendukung dawlah Islam atau kekhalifahan Islam gelap.

M. Kholid Syeirazi, Sekjen ISNU PP

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-5540112/piagam-madinah-islam-dan-kebangsaan?

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *