politisasi-Agama-696x391.jpg

Politisasi Agama Barang Usang | The Truly Islam

Diposting pada
Politisasi Agama Politisasi Agama Barang Usang |  Islam Sejati
Ilustrasi

DEMOKRASI di Indonesia kembali diuji dengan munculnya wacana pembentukan koalisi poros partai Islam. Politik identitas, yang jelas merugikan demokrasi, kembali digalakkan oleh para politisi yang disebut-sebut sebagai kampiun demokrasi.

Pidato pembentukan poros partai Islam itu lahir dari pertemuan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dengan Presiden PPP Suharso Monoarfa, Rabu (14/4). Dari situ pembahasan berlanjut dengan segala dinamika yang ada selama ini. Partai Islam lain seperti PBB dan PKB menilai bagus meski dengan catatannya, tapi ada yang mengkritik, malah menentang, termasuk PAN.

Sebagai negara demokrasi, Republik ini menjamin ciri atau identitas partai politik. UU No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik memperbolehkan partai untuk hidup berdampingan dengan ideologi tertentu sepanjang tidak dilarang, termasuk memiliki ideologi agama. Namun, kita harus mengatakan dengan lantang bahwa kepentingan bangsa diutamakan.

Pasca reformasi, poros partai Islam justru ditunjukkan dengan mengangkat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden. Kisah sukses ini akan terulang kembali jika kita melihat pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Mereka sebagai penggagas pidato menginginkan lahirnya kembali koalisi partai-partai Islam, meski situasi dan kondisinya sangat berbeda.

Baca Juga :  Putri Jenderal Soleimani: Semua Orang Tahu ISIS Buatan AS

Niat untuk menghidupkan kembali koalisi saat ini dan masa depan berdasarkan identitas partai bertentangan dengan akal sehat. Ini bukan niat yang baik karena sejarah telah menunjukkan bahwa penggunaan simbol-simbol agama telah menimbulkan gejolak politik.

Penggunaan jargon agama sebagai merek penjualan juga terbukti menghambat demokrasi. Demokrasi akan menjadi baik, berkualitas dan substansial jika dibangun dan dimatangkan oleh kebijakan yang rasional. Di sisi lain, demokrasi akan terbatas pada prosedur dan rutinitas yang tidak berguna hanya jika dijiwai oleh argumen irasional, termasuk politisasi agama.

Kita tentunya ingin demokrasi kita dari waktu ke waktu semakin sehat dan berkualitas. Karenanya, kita tidak boleh lagi menyisakan ruang bagi politik berbasis poros berbasis identitas.

Tidak hanya bagi demokrasi, wacana pembentukan poros partai Islam juga merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu ini akan mengarah pada antitesis fundamental lain yang didasarkan pada non-agama. Jika itu terjadi, maka persaingan demokrasi akan menghadirkan pertarungan head to head antara dua faksi yang sengit, panas, dan percaya diri dalam memecah belah masyarakat.

Baca Juga :  Na’udzubillah! Berjuluk The Mother of Satan, Bahan Peledak di Markas FPI Berdaya Hancur Mematikan

Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah contoh nyata ketika agama digunakan sebagai alat untuk memenangkan persaingan sehingga menimbulkan putusnya kohesi sosial. Pilpres 2014 dan 2019 dengan jelas menunjukkan bagaimana agama, yang digunakan sebagai alat untuk menyerang kandidat di acara tersebut, mengancam integrasi nasional.

Luka bangsa akibat politik identitas masih terbuka lebar. Hambatan akibat penggunaan agama dalam politik masih sangat kuat dan memisahkan anak bangsa. Tidak mudah mendapatkannya kembali, jadi jangan membuatnya lebih buruk.

Poros partai berbasis identitas, termasuk koalisi partai Islam, sudah usang. Hal ini bertentangan dengan politik kontemporer yang mengutamakan rasionalitas, tidak berkutat pada sentimen agama sebagai dekadensi akal sehat.

Pembicaraan tentang pembentukan koalisi partai Islam hanya akan menyeret bangsa ini ke masa lalu, yang kontraproduktif dengan upaya kita untuk merebut kembali masa depan. Sebagai pidato, itu tidak baik, apalagi jika dilakukan.

Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2304-politisasi-agama-barang-usang

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *