rangkap-jabatan-moeldoko-sebagai-ksp-ketum-demokrat-dinilai-tidak-masalah-b5xvsP8YfQ.jpg

Rangkap Jabatan Moeldoko sebagai KSP & Ketum Demokrat Dinilai Tidak Masalah

Diposting pada

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) memutuskan mengangkat Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai presiden, menimbulkan kontroversi karena ia menjabat sebagai Kepala Kantor Kepegawaian Pemerintah (KSP). ). Menurut pengacara Saiful Huda Ems, menjadi ketua KSP dan ketua umum (Ketum) parpol bukanlah bentuk dualisme.

“Presiden KSP adalah bentuk jabatan (pejabat pemerintah), tetapi ketua partai politik bukanlah bentuk jabatan (tidak termasuk pejabat pemerintah), karena dia adalah ketua KSP dan ketua KSP. Presiden partai bukanlah bentuk dualisme, “kata Saiful Huda dalam pesan tertulisnya, Minggu (3/7/2021).

Menurutnya, Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Politik (AD / ART) harus mengacu pada Undang-Undang Partai Politik (UU) dan Undang-Undang Dasar. Jika tidak, AD / ART parpol bermasalah atau pengurus sebelumnya bermasalah, bukan KLB bermasalah.

Sebab, kata dia, AD / ART bukan hanya masalah internal di partai, tapi juga masalah eksternal. “Semua AD / ART parpol harus tunduk pada hukum negara. Berbeda dengan masalah KLB atau kontroversi pengurusan parpol, ini masalah internal parpol dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan PTUN (PTUN). ) hanya bertindak sebagai wasit dan juri. Yang jelas, untuk kompetisi olahraga, ”kata Saiful.

Baca Juga :  Munarman dkk Deklarasi Front Persatuan Islam, Ini Kata Mahfud Md

Saiful mengungkapkan, jika KLB Deliserdang merupakan upaya untuk merevisi PD AD / ART dan membenahi pengurus serta menggantikan mantan pengurus PD yang lebih patuh terhadap UU dan UUD Parpol, maka KLB Deliserdang miliknya harus dianggap sah atau legal. .

Ia mengatakan, jika Kementerian Hukum dan Keamanan kemudian mengesahkan Pimpinan PD dari hasil Muktamar Deli Serdang, Panitia Pelaksana PD versi Cikeas bisa menggugat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham). ) di PTUN. .

“Sebelum mengambil keputusan ratifikasi, Kementerian Hukum dan Hukum biasanya menjadi penengah antara kedua pihak yang bersengketa, termasuk PTUN. Namun, jika hasil pengelolaan KLB PD Deliserdang sudah ditentukan, misalnya sebagai pihak yang menang, Manajemen PD versi Cikeas harus membubarkan atau membentuk partai dengan nama lain dan simbol lain, ”ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah partai sempat meminta Moeldoko mundur sebagai Ketua Umum KSP karena ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB Deliserdang.

Salah satunya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie yang meminta pemerintah tetap netral. Menurut Jimly, pemerintah bisa memilih tidak meratifikasi hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

Baca Juga :  Nelayan Melihat Pesawat Jatuh Saat Hujan Deras di Sekitar Lokasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

Opsi kedua, kata Jimly, adalah pemerintah atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Jenderal Moeldoko dari posisinya sebagai KSP dan mencari penggantinya.

“Jika pemerintah ingin tetap netral, bisa jadi pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus KLB dan (2) presiden menunjuk KSP baru untuk menggantikan Moeldoko sebagaimana mestinya,” ujarnya. ucapnya lewat akun Twitter pribadinya @JimlyAs. [okezone.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *