hasto-kristiyanto_16928129.jpeg

Ristek-Kemendikbud Digabung, PDIP Bicara 4 Pesan Mega Saat Usung Jokowi

Diposting pada
hasto kristiyanto 169% 2B% 25281% 2529 Ristek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersatu, PDIP bicarakan 4 mega pesan saat Usung Jokowi

DPR menyetujui usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penggabungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Dengan merger ini, PDIP meyakini Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) semakin kuat.

“Nasib BRIN semakin kuat. BRIN di bawah presiden. BRIN semakin menjadi infrastruktur yang sangat penting untuk mempercepat penguasaan iptek. Bagaimana kita bisa kalah dari Singapura, bersama Korea Selatan yang kemandiriannya tidak sebesar itu. Beda beda. dari kami? Untuk apa? ”kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/4/2021).

“Untuk PDI Perjuangan, dalam kerangka ideologis, BRIN ini akan mewakili dukungan untuk kemerdekaan Indonesia,” lanjut Hasto.

Hasto lantas menceritakan pesan Presiden PDIP Megawati Soekarnoputri saat melantik Jokowi sebagai presiden. Mega menuturkan, Hasto mengatakan penting bagi sebuah lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologinya.

“Pak Mega mencontohkan ada empat hal yang dibutuhkan. Yakni riset teknologi yang berkaitan dengan manusia, terkait flora, fauna, dan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi Bu Mega tidak bicara soal transaksional,” ujarnya.

Baca Juga :  Ilmuwan Iran Diteror, Sumber Zionis Minta Dunia Berterima Kasih kepada Israel

“Ibu Mega berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara sehingga kita bisa mandiri, kita butuh BRIN. Jadi Badan Riset dan Teknologi Nasional ini sangat penting untuk membangun semangat kita melalui penguasaan iptek”, tambah Hasto.

Menurut Hasto, tidak ada negara maju tanpa proses penguasaan iptek. Atas dasar itu, kata Hasto, BRIN sangat perlu berada di bawah presiden langsung.

“Inilah makna ideologis politik dalam membangun kedaulatan ekonomi kita,” ujarnya.

Soal reshuffle pasca penggabungan kedua kementerian, Hasto mengatakan itu adalah hak prerogatif presiden. PDIP, menurut dia, menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.

“Di PDI Perjuangan, Bu Megawati diajari main politik dengan taat pada aturan main, good governance. Soal reshuffle, siapa yang punya hak prerogatif adalah presiden, ”ujarnya.

Karena menteri adalah asisten presiden. Dengan hak prerogatif presiden, presiden memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja seluruh jajaran kabinetnya. Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kemauan presiden. Ini sikap partai, ”lanjut Hasto.

Sebelumnya, kesepakatan persatuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi telah dilakukan saat rapat paripurna DPR, Jumat pagi (9/4). Jokowi sebelumnya sempat menyurati DPR terkait pembentukan Kementerian Investasi.

Baca Juga :  AS Resmi Hapus Ansarullah dari Daftar Organisasi Teroris

Dan berdasarkan hasil rapat musyawarah penggantian di Bamus, pada tanggal 8 April 2021 yang membahas tentang surat presiden nomor R-14 / Pres / 03/2021 tentang pemeriksaan pergantian kementerian dan penerimaan tongkat. . perbedaan tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menjadi Kementerian Pendidikan dan Teknologi, serta Ristek, dibentuknya Kementerian Penanaman Modal untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja lanjutkan proses pengambilan keputusan, “kata Wakil Presiden DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat tersebut.

Dasco juga mempertanyakan direksi yang hadir atas keputusan rapat pemegang saham luar biasa tersebut. Anggota dewan menyetujui ini.

“Apakah keputusan rapat Bamus untuk menggantikan rapat konsultasi merger dan pembentukan kementerian disetujui?” Dasco bertanya.

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *