Rizieq.jpg

Rizieq Akan Didakwa Pasal Berlapis Terkait 2 Kasus, Berikut Rinciannya!

Diposting pada

Rizieq Shihab akan segera diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) untuk kasus Mafia dan kasus hasil swab test. Rizieq Shihab akan didakwa dengan beberapa pasal dalam kedua kasus tersebut. Tidak ada?

Dalam keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal, Selasa (3/9/2021), Rizieq Shihab akan didakwa pasal ganda dalam sidang kolektif dan uji usap. Berikut detailnya:

Kasus padat di Petamburan, Jakarta Pusat:

Biaya
Pertama: Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP, atau
Kedua: Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1, atau
Ketiga: Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP, atau
Keempat: Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP, dan
Kelima: Pasal 82A ayat (1) jo 59 ayat (3) huruf c dan d undang-undang nomor 16 tahun 2017 terkait dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 terkait dengan perubahan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dalam undang-undang juncto Pasal 55 ayat 1 1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 ayat 1 KUHP.

Kasus orang banyak di Megamendung, Jawa Barat:

Biaya
Pertama: Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, atau
Kedua: Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau
Ketiga: Pasal 216 ayat (1) KUHP

Kasus usap COVID-19 di RS Ummi Bogor:

Biaya
Pertama, perihal: Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 berkaitan dengan ketentuan hukum pidana juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.
Pendukung: Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 berkaitan dengan ketentuan hukum pidana juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP
Tambahan tambahan: Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 berkaitan dengan ketentuan hukum pidana juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP, atau

Baca Juga :  Memutus Munarman di Spiral Kekerasan

Kedua: Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1, atau

Ketiga: Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP
Ayat-ayat yang akan menuduh Rizieq Shihab ada di halaman berikutnya.

Kode kriminal
Pasal 10 huruf b

Sanksi tambahan untuk pencabutan beberapa hak; penyitaan aset tertentu; pengumuman keputusan hakim.
Pasal 35 ayat (1)

(1) Hak terpidana yang dapat dicabut oleh putusan hakim dalam hal yang diatur dalam Undang-undang ini atau ketentuan umum lainnya adalah:
1. hak untuk memegang posisi umum atau posisi tertentu;
2. hak untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata;
3. hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan berdasarkan aturan umum.
4. hak untuk menjadi penasihat hukum atau administrator atas keputusan pengadilan, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengawas atau pengawas, dari orang-orang yang bukan anaknya sendiri;
5. hak untuk menjalankan kekuasaan ayah, untuk menjalankan perwalian atau perlindungan anak seseorang;
6. hak untuk mengelola mata pencaharian tertentu.
Pasal 55 ayat (1) 1 °

(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan, memerintah dan berpartisipasi; 2. Mereka yang, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau informasi, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu.
Pasal 160
Barangsiapa di depan umum, lisan atau tertulis, menghasut melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap badan publik atau tidak mematuhi ketentuan undang-undang atau perintah resmi yang diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang akan dihukum. lebih luas. pidana penjara sampai dengan 6 tahun atau denda sampai dengan Rp 4.500.
Pasal 216 ayat (1)

Baca Juga :  Gantz Sebut Netanyahu Berbahaya bagi Keamanan Israel

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah atau permintaan yang dibuat berdasarkan hukum oleh seorang pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau yang pekerjaannya atau yang memiliki kuasa untuk menyelidiki atau menyelidiki suatu tindak pidana; Demikian pula barangsiapa dengan sengaja menghalangi, menghalangi, atau menghalangi perbuatan salah satu pejabat dalam pemenuhan ketentuan undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000.

– UU 6/2018 tentang karantina kesehatan

Pasal 93
Setiap orang yang tidak memenuhi pelaksanaan karantina kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan / atau menghambat penyelenggaraan karantina kesehatan untuk menimbulkan keadaan darurat kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000.

– UU 4/1984 tentang wabah penyakit menular

Pasal 14 ayat 1
Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pengendalian epidemi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.

– UU 1/1946 tentang aturan hukum pidana

Pasal 14 ayat 1

(1) Barang siapa dengan sengaja menyebarkan berita palsu atau pengumuman dengan sengaja menimbulkan keributan di muka umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
Pasal 14 ayat 2

(2) Barangsiapa menyebarkan berita atau pengumuman yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, sedangkan berita atau pemberitahuan itu dianggap bohong, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.

Baca Juga :  PBNU Distribusikan Puluhan Ribu Paket Sembako ke Berbagai Penjuru Indonesia

Pasal 15 UU

Siapapun yang menyebarkan berita yang tidak pasti atau berita yang berlebihan atau tidak lengkap yang setidak-tidaknya ia mengerti pasti dapat menduga bahwa berita tersebut dapat atau dapat dengan mudah menimbulkan kerancuan di masyarakat, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

– UU 16/2017 tentang Ormas
Pasal 59 ayat (3) huruf c dan FOOTPRINTS dilarang
C. Melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketertiban umum dan perdamaian atau merusak struktur publik dan sosial;
dan / atau
D. Melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82A ayat 1

Yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya suatu maksud atau niat dalam bentuk apapun (disengaja dengan kemungkinan, sengaja dengan maksud tertentu, maksud disengaja). Untuk alasan ini, tindakan yang disengaja terbukti dari adanya “luoorbereiding handeling” yang dapat dikutuk, dan ini merupakan perpanjangan dari adanya proses, bantuan atau persetujuan yang jahat. Yang dimaksud dengan “secara langsung atau tidak langsung” adalah pernyataan pemikiran dan / atau kegiatan Ormas yang sejak didaftarkan untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum mempunyai maksud merugikan (mens-rea atau mengandung itikad buruk). dibalik pernyataan pengakuan tertulis seperti Ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dideklarasikan dan dicantumkan dalam anggaran dasar Ormas, namun dalam kegiatannya terdapat pemikiran atau tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *