7759e813-3f99-46d8-83f3-d333e765e219_169.jpeg

Rp 9,79 T Disiapkan buat Genjot Infrastruktur Papua & Papua Barat

Diposting pada

Pemerintah terus menggalakkan pembangunan di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat. Pada tahun anggaran 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat hingga Rp 9,79 triliun.

Anggaran sebesar itu dibagi untuk provinsi Papua sebesar Rp 6,12 triliun yang akan digunakan untuk SDA 670 miliar rupee, jalan dan jembatan 4,46 triliun rupiah, perumahan 650 miliar rupee, dan 330 miliar rupee.

Sedangkan Provinsi Papua Barat dimanfaatkan untuk sumber daya alam sebesar 3,67 triliun rupee, 600 miliar rupee, jalan dan jembatan sebesar 2,54 triliun rupee, 320 miliar rupee untuk permukiman, dan 200 miliar rupee untuk rumah.

“Ini sesuai dengan amanat Inpres nomor 9 tahun 2020,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dikutip situs Kementerian PUPR, Sabtu (3/4/2021).

Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi, menurunkan indeks yang mahal dan membangun infrastruktur yang adil.

Selain itu, Basuki memaparkan 4 program yang akan ia lakukan untuk mewujudkan infrastruktur yang andal dan menjawab tantangan yang dihadapi di provinsi Papua dan Papua Barat. Pertama, pembangunan yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Kemenag Siapkan Tindak Lanjut Pembatalan SKB 3 Menteri oleh MA soal Seragam Sekolah

Kedua, dukungan afirmatif bagi peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. Ketiga, pelaksanaan program Uang Tunai untuk Pekerjaan (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka daerah terisolir serta meningkatkan akses dan konektivitas berbasis lahan dan multimoda. Diantaranya kami membangun Jalan Trans Papua 3.534 Km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 Km dan Jembatan Youtefa 1.3 Km, ”ujarnya.

Selain itu, untuk mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia, Kementerian PUPR menyelenggarakan kursus pelatihan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dengan melibatkan mitra adat dari Papua dan Papua Barat. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku ekonomi lokal yang memiliki penawaran terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi mandiri (HPS) antara Rp1 hingga 2,5 miliar.

Sementara itu, pengembangan sumber daya manusia internal Kementerian PUPR di pusat-pusat teknis di Papua dan Papua Barat diisi oleh orang-orang lokal seperti Kepala Balai, Kepala Satker dan PPK.

Program ketiga adalah pelaksanaan PKT untuk mendistribusikan pendapatan masyarakat Papua dalam rangka pemulihan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Pada tahun anggaran 2021 terjadi peningkatan anggaran PKT dibanding tahun sebelumnya, dari Rp 671 miliar menjadi Rp 731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 27.967 tenaga kerja.

Baca Juga :  Astaghfirullah! Anies Sengaja Tutupi Anggaran dari Pengawasan Publik

Program keempat adalah pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur di sektor PUPR, diantaranya pembangunan Pos Perbatasan Terpadu (PLBN) di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke), pembangunan infrastruktur untuk mendukung terwujudnya XX Nasional. Pekan Olahraga (PON) dan pembangunan perumahan khususnya air bersih, jalan lingkungan dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi dan Mamberamo Raya.

Kementerian PUPR berharap komitmen berkelanjutan ini dapat membantu memberikan solusi dan kontribusi nyata untuk menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua.

“Kami sangat memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya agar tepat kualitas, tepat sasaran dan tepat administrasi,” imbuhnya. [detik.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *