images-12.jpeg

Saraswati: Prostitusi Online Melibatkan Anak Harus Dihentikan!

Diposting pada

Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan orang melalui prostitusi online telah menjadi cara baru bagi para pelaku perdagangan.

Perdagangan manusia terjadi karena berbagai faktor antara lain kemiskinan dan pendidikan yang buruk, pengetahuan yang minim, informasi yang terbatas mengenai dampak fisik dan psikologis dari perdagangan manusia, serta penyalahgunaan media sosial untuk tindakan ilegalitas, terutama dalam situasi COVID- 19 Pandemi, dimana perekonomian semakin sulit Sulit, masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan bahkan ada yang di-PHK karena kondisi ekonomi yang memburuk.

Berbagai tempat hiburan telah ditutup untuk mengurangi penularan virus COVID-19.

Namun bagi para traffickers, situasi pandemi COVID-19 memiliki cara baru untuk mendapatkan uang dengan menggunakan media digital untuk melakukan tindakan ilegal seperti perdagangan orang dengan prostitusi online yang berlangsung di kawasan Kreo, Larangan Tangerang, tempat polisi metropolitan DKI Jakarta melakukan operasi penggerebekan salah satunya terhadap hotel yang diduga pemilik hotel tersebut adalah selebritis berinisial CA.

Menyoroti permasalahan di atas, pendiri Yayasan Parinama Astha (ParTha), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengatakan:

Baca Juga :  Rasakan Besarnya Ancaman, Biden Prioritaskan Keamanan Dalam Negeri AS

“Prostitusi online yang melibatkan anak-anak sedang marak dan ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Kami memberikan dukungan kepada kepolisian di Polda Metro Jaya untuk memproses kasus ini dengan benar dan cepat dan kami berharap dapat menemukan lebih banyak kasus perdagangan orang dengan kecenderungan seperti ini. media online untuk iklan atau transaksi “.

Aktivis perempuan dan anak yang akrab disapa Sara ini mendorong upaya penegak hukum untuk lebih aktif dalam penegakan hukum sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU No. 35 Tahun 2014 berisi amandemen UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur (PA) dan dapat juga ditambahkan dengan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sara juga menambahkan: “Karena korban masih anak-anak, polisi wajib memberikan tambahan barang-barang yang memberatkan.”

Karena hal ini diatur oleh Undang-Undang Hukuman Tertimbang bagi Orang yang Melakukan Perdagangan Anak.

Ibu dua anak ini juga mengemukakan bahwa dengan adanya anak yang terlibat dalam penjualan prostitusi secara online dengan atau tanpa mucikari, penting untuk memberikan layanan catering kepada anak-anak tersebut.

Baca Juga :  Fakhrizadeh, Cermin Perjuangan Iran Melawan Kubu Arogan Dunia

“Anak-anak ini harus mendapat pembinaan, pemulihan dan rehabilitasi. Jangan sampai nanti mereka kembali menjadi korban atau pelaku prostitusi online. Proses ini tidak akan mudah atau singkat, sehingga harus ada dukungan dana restitusi yang bisa dipenuhi. Melalui sanksi terhadap pelaku yang memfasilitasi perdagangan anak di bawah umur dan oleh pemerintah melalui anggaran negara di bawah Kementerian Sosial.

Selain itu, Sara juga menyampaikan bahwa kegiatan hotel perlu dibekukan.

“Sangat penting untuk memberikan informasi kepada publik bahwa hotel tidak boleh menjadi tempat transaksi prostitusi.”

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *