sekarang-puji-pemerintah-setinggi-langit-kubu-moeldoko-sebut-sikap-cikeas-paradoks-mvk.jpg

Sekarang Puji Pemerintah Setinggi Langit, Kubu Moeldoko Sebut Sikap Cikeas Paradoks

Diposting pada

Kubu Moeldoko mengatakan, lokasi kubu Cikeas tidak konsisten di tengah kericuhan Partai Demokrat. Ini dapat ditelusuri kembali ke setidaknya tiga hal. Menurut Saiful Huda Ems, juru bicara kubu Moeldoko, sebelum ada keputusan Kementerian Hukum dan Pertahanan, SBY, AHY, dan Ibas selalu menggunakan jargon Selamatkan Demokrasi.

Namun, menyusul keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jargon diubah untuk menyelamatkan partai. Artinya, SBY dan AHY sepertinya paham bahwa jargon Save Democracy itu seperti tampar. Sebab semua orang tahu bahwa SBY dan anak-anaknya tidak pernah menunjukkan sikap demokratis melainkan otoriter, nepotik, dan rawan “korupsi”. Demokrasi sendiri sejalan dengan sikap SBY yang mengubah Partai Demokrat yang semula terbuka dan demokratis menjadi partai keluarga, ”ujarnya, Jumat (2/4/2021).

Kedua, ketika kabar wabah Sibolangit terdengar, SBY-AHY dan para pengikutnya selalu berteriak dan menuding pemerintahan Jokowi mengintervensi Partai Demokrat melalui salah satu pejabat istana, yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tak luput dari fitnah dan amarah SBY dan keluarganya, sehingga Menteri Yasonna menjadi salah satu orang yang dikritik AHY di Pengadilan Negeri Pusat di Jakarta. Namun, setelah pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memutuskan memberhentikan pejabat Partai Demokrat menyusul KLB Sibolangit, kini SBY dan AHY sudah berbalik 180 derajat, mulai memuji Presiden Jokowi, Yasonna Laoly dan Menko Polhukam. keamanan. urusan hukum dan keamanan, Mahfud MD.

Baca Juga :  8 Kapal dan 4 Helikopter Polri Dikerahkan Bantu Cari Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

“Bukankah paradoks SBY dan anak-anaknya seperti itu? Sidik jari penistaan ​​SBY, AHY dan EBY terhadap pemerintahan Jokowi banyak,” ujarnya.

Ketiga, lanjut DIA, mirisnya pujian keluarga dan pengikut SBY yang setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi dan Menkumham serta Menkopolhukam tidak dibarengi dengan permintaan maaf yang tulus, yang sebelumnya SBY, AHY dan para pengikutnya seperti gila-gilaan, selalu menuduh Jokowi seperti itu. dalang konflik internal Partai Demokrat yang berujung pada KLB Sibolangit.

Baginya kita bisa membaca sikap SBY dan AHY beserta pendukungnya sebagai cerminan orang-orang yang sombong, suka berprasangka buruk, su’udzan tanpa berdasarkan data dan fakta. Jika pemerintahan Jokowi memang dalang kekacauan internal Partai Demokrat, maka jelas Presiden Jokowi sebenarnya bisa memerintahkan Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM untuk meratifikasi pengurus Partai Demokrat pasca KLB Sibolangit.

“Tapi kenyataannya, Kemenkumham menolak. Menteri di struktur ketatanegaraan itu bukan asisten presiden,” tanya LEI yang juga berprofesi sebagai pengacara.

“Dari penjelasan saya mengenai ketiga hal di atas, kita sebagai masyarakat bisa menilai dengan sangat jelas betapa inkonsistennya seorang SBY dengan anak-anak dan pengikutnya. Partai akan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang bertujuan untuk mengubah AD / ART Partai Demokrat. Partai. 2020 AD / ART. Itu SBY sudah berganti di luar muktamar, ”ujarnya.

Baca Juga :  FDR Black Box Sriwijaya Air Tiba di JICT, Ini Penampakannya

“AD / ART 2020 terbukti bermasalah karena melanggar konstitusi dan undang-undang parpol, yang menempatkan Ketum AHY dan ketua dewan tinggi partai SBY sebagai raja. KLB Sibolangit memiliki penguasa Dr. Moeldoko sebagai presiden jenderal. sangat bermanfaat, bisa mengungkap kebusukan politik SBY yang selama bertahun-tahun menguasai parpol dengan keluarganya sendiri. menghasilkan koruptor yang dilindungi “, pungkasnya. [sindonews.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *