Semestinya Pelarangan HTI Harga Mati, Supaya Adil

PELARANGAN-HTI-HARGA-MATI.jpg
Views: 678
Read Time:2 Minute, 29 Second

Semestinya Pelarangan HTI Harga Mati, Supaya Adil

4 Views


Read Time:2 Minute, 5 Second

PELARANGAN HTI HARGA MATI

Oleh Nun Alqolam

HTI ialah organisasi politik trans-nasional yang konon pusatnya di London, Inggris. Sebab bersifat trans-nasional maka gerakan HTI “diremot” dari luar negeri, dimana kantor pusatnya Ada. Dan sebab kategori gerakan politik (bukan gerakan agama “Islam”) maka tujuannya ialah merebut kekuasaan. Jadi dimanapun Ada, Hizbut Tahrir (HTI) senantiasa mempermasalahkan sistem pemerintah negara bersangkutan untuk diganti dengan sistem pemerintahan versinya yaitu khilafah ala HTI (bukan ala minhajin nubuwwah).

Kalau keberadaan HTI di Indonesia dibiarkan maka akan mengobrak-abrik tatanan berbangsa dan bernegara serta tatanan beragama di Indonesia. Maka dengan menyaksikan bahayanya HTI, cuma ada 1 kata, HTI wajib lenyap dari Indonesia khususnya, bahkan dari dunia.

Baca juga : Membantah Propaganda Palsu Khilafah Soal Pajak

Selama ini, pelarangan keberadaan HTI di Indonesia berdasar:
1) SK Menteri Hukum & HAM No.AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 soal Pencabutan Badan Hukum HTI….
2) PERPPU No.2 Tahun 2017 mengumumkan HTI selaku Ormas Terlarang di Indonesia.

READ  Kenapa Warga Dunia Akan Menyusut Drastis pada Tahun 2100 ?

Ternyata ke-2 hukum pelarangan HTI tersebut belum efektif. Terbukti dengan masih adanya aktifitas penyebaran ajaran khilafah ala HTI. “Misionaris-misionaris” HTI masih gentayangan mencari pengikut baru di bermacam lini.

Baca juga : Benarkah Negara Khilafah Islamiyah Jadi Jalan penyelesaian Pendidikan Gratis ?

Untuk itu pelarangan HTI harusnya dibuat pelarangan terkait organisasi, ajaran dan tindakannya. Sebab selama ini dasar pelarangan ajaran HTI masih belum kuat betul, cuma pakai:

1) SK Menteri Hukum & HAM No.AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 soal Pencabutan Badan Hukum HTI….

2) PERPPU No.2 Tahun 2017 mengumumkan HTI selaku Ormas Terlarang di Indonesia.

SK Menteri atau Perppu itu masih kalah kuat dgn TAP MPR, sebagaimana larangan komunisme lewat TAP MPR Nomor XXV/MPRS/ 1966. Krn SKMen di atas cuma mencabut ijin badan hukum HTI, dan Perppu di atas cuma mencegah organisasinya (HTI) dan tidak/belum ada larangan ajarannya secara eksplisit legal formal, yaitu khilafah ala HTI (bukan khilafah ala minhajin nubuwwah).

Baca juga : PROPAGANDA SEMU KHILAFAH, MASYARAKAT DIHIMBAU WASPADA AGAR TIDAK TERTIPU

READ  Apa Perlunya Membicarakan Habib Rizieq di Perjumpaan Jokowi-Prabowo?

Untuk itu pelarangan HTI dan ajarannya harusnya dituangkan juga dlm TAP MPR, agar statusnya kuat, sebagaimana kuatnya larangan komunisme. Sebab PKI dan HTI sama-sama ingin menggulingkan Pancasila dan ideologi keduanya bertentangan dengan Pancasila.

Sekali lagi, Utama TAP MPR pelarangan ajaran komunis itu hakikatnya ialah larangan ideologi selain Pancasila. Dengan kata lain, ideologi apapun selain ideologi Pancasila wajib dicegah, termasuk ideologi khilafah (ideologi islamisme, islamis) yang diusung HTI. Jadi, supaya adil kalau ideologi komunis dicegah pakai TAP MPR, maka ideologi khilafah (islamisme) ala HTI juga wajib dicegah pakai TAP MPR juga.



0



0


Happy


Happy




%


Sad


Sad



%


Excited


Excited



%


Sleppy


Sleppy




%


Angry

Angry



%


Surprise

Surprise



%

Seharusnya Pelarangan HTI Harga Mati, Supaya Adil

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *