siapsiap-permenhub-larangan-mudik-idul-fitri-2021-segera-terbit-mlx.jpg

Siap-siap! Permenhub Larangan Mudik Idul Fitri 2021 Segera Terbit

Diposting pada

Kementerian Perhubungan akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang pengendalian angkutan selama Idul Fitri 2021. Peraturan ini juga berfungsi sebagai dukungan dan tindak lanjut dari pencanangan larangan pulang kampung. Pemerintah melalui Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy berniat mencegah lonjakan kasus Covid-19.

“Kami tetap konsisten dalam penerapan kebijakan no return. Hari ini kami sedang menyelesaikan Permenhub yang akan kami terbitkan dalam waktu dekat,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/4/2021).

Menyusul keputusan pelarangan repatriasi, Kementerian Perhubungan terus melakukan koordinasi yang intens dengan Satgas Penanganan Covid-19, Kementerian / Lembaga terkait, TNI / Polri dan pemerintah daerah, untuk merumuskan peraturan perundang-undangan. Menteri Perhubungan tentang pengendalian angkutan selama Idul Fitri 2021.

“Jadi kami tegaskan kembali bahwa keputusan pelarangan mudik tahun ini sudah final. Untuk itu, kami meminta masyarakat untuk tidak pulang tahun ini agar hal-hal yang tidak kami inginkan tidak terjadi, yaitu puncak COVID. – 19. Kasusnya, “katanya.

Menyusul hasil rapat Komite Manajemen Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021 dan rapat koordinasi menteri persiapan Idul Fitri 1442 H / 2021 pada tanggal 26 Maret 2021 pada bulan Maret 31 Tahun 2021, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy mengeluarkan surat kepada para menteri dan pimpinan lembaga yang berisi keputusan penghapusan kegiatan mudik Lebaran pada tahun 2021.

Baca Juga :  Link Token Listrik Gratis November di www.pln.co.id, Buruan Ambil!

Larangan ini berlaku baik bagi pegawai negeri, TNI-Polri, pegawai BUMN, pegawai swasta, pengusaha dan seluruh masyarakat. Larangan mudik akan berlaku mulai 6-17 Mei 2021, dan sebelum dan sesudah tanggal tersebut masyarakat disarankan untuk tidak bepergian atau bekerja di luar wilayah, kecuali mereka benar-benar dalam situasi yang mendesak dan perlu.[sindonews.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *