soal-demonstrasi-di-kbri-yangon-kemlu-itu-karena-pemberitaan-yang-salah-tng.jpeg

Soal Demonstrasi di KBRI Yangon, Kemlu: Itu karena Pemberitaan yang Salah

Diposting pada

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia , Teuku Faizasyah menuturkan, demonstrasi yang terjadi di depan Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Yangon disebabkan oleh pemberitaan yang salah. Demonstrasi itu dipicu oleh laporan Reuters bahwa Indonesia mendorong ASEAN untuk menyetujui rencana aksi untuk merespons janji junta militer Myanmar untuk mengadakan pemilu baru.

Reuters melaporkan, rencana aksi itu berupa mengirim tim pengawas ASEAN untuk memastikan pemilu baru berlangsung adil dan inklusif, tetapi tidak mencari pembebasan segera dari Aung San Suu Kyi. Baca juga: Disebut Dukung Usulan Junta Myanmar Soal Pemilu Baru, Ini Jawaban Indonesia

“Hari ini, ada demonstrasi di depan gedung KBRI kita di Yangon. Namun, unjuk rasa dan penyampaian harapan dari masyarakat Myanmar sendiri berlangsung dari hari ke hari,” ucap Faizasyah pada Selasa (23/2/2021).

Dia menuturkan, pemberitaan Reuters yang membuat seolah-olah Indonesia mendorong rencana aksi menjadi penyebab demonstrasi tersebut. “Faktanya salah, dan malah menyebabkan adanya demonstrasi di depan gedung KBRI kita,” tuturnya.

Mantan Duta Besar Indonesia di Kanada itu mengatakan, pemberitaan tersebut telah menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat Myanmar. Di mana, seolah-olah posisi nasional Indonesia terkait Myanmar sudah berubah.

Baca Juga :  Polisi Cek Kesehatan-Makanan Habib Rizieq di Tahanan, Begini Potretnya

Faizasyah kembali menegaskan bahwa posisi Indonesia sedari awal terjadi krisis di Myanmar tidak berubah dan apa yang dilakukan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi sejauh ini hanyalah konsultasi dengan negara ASEAN lainnya.

“Terlalu dini kalau disebut rencana aksi yang salah satunya menyebutkan seakan-akan mendukung adanya proses pemilu baru di Myanmar. Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia, karena yang ingin kita garisbawahi adalah bagaimana kita mencari penyelesaian damai di Myanmar yang bersifat proses politik demokrasi inklusif yang melibatkan semua pihak,” tukasnya.[sindonews.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *