1609121300_mahfud_md.jpg

Soal Kebijakan Pemerintah, Mahfud MD: Kita Dalam Situasi Serba Salah

Diposting pada

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan pemerintah saat ini berada di dalam situasi yang serba salah. Jika melakukan sesuatu pasti ada saja pihak-pihak yang tidak setuju dengan tindakan pemerintah.

“Kita ini berada dalam situasi serba salah. Ketika kita akan melakukan sesuatu ribut ini salah. Ketika ingin mengikuti yang satunya bahwa yang bilang salah ini yang benar kita coba ikuti, salah lagi karena yang satunya sehingga terasa tidak ada benarnya kita ini,” ujar Mahfud dalam diskusi bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya, secara virtual, Minggu (27/12/2020).

Bahkan, Mahfud membandingkan dengan pemerintah yang terdahulu. Pemerintah saat itu menurutnya membuat kebijakan namun hanya sedikit yang menyalahkan. Mahfud menyebut, hal itu bisa saja disebabkan karena pertentangan bahkan polarisasi yang muncul saat ini.

Menurut Mahfud, ada tiga hal yang tidak bisa atau sulit diselesaikan di Indonesia, yakni politik hukum dan keamanan. Pasalnya, ini merupakan konsekuensi dari berdemokrasi.

“Misalnya kita mengeluh bagaimana putusan pengadilan itu kok berpihak kepada koruptor misalnya. Nah ini kan bukan menjadi kita pemerintah gitu. Itu kan urusan pengadilan tetapi tetap saja di dalam opini publik itu wah pemerintah sekarang ini mengalami kemunduran di dalam penegakan hukum karena koruptor diberi remisi semua dan sebagainya,” katanya.

Baca Juga :  Beredar Foto Pengungsi Banjir Shalat di Gereja, Netizen: Indahnya Toleransi

Padahal, dia sudah menjelaskan, urusan pengadilan menjadi wewenang lembaga lain. Sekalipun ada undang-undang (UU) yang dianggap tidak tepat oleh masyarakat, Mahfud menilai itu bukan salah pemerintah melainkan DPR.

“Oleh sebab itu misalnya UU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) itu kan sikap pemerintah jelas tidak setuju dengan rancangan undang-undang itu dan kita sudah nyatakan ke DPR bahwa kita tidak setuju. Sebuah rancangan undang-undang haluan ideologi negara yang meniadakan TAP MPRS yang menyebut Pancasila menjadi Trisila Ekasila dan sebagainya. Lalu kesannya pemerintah itu mundur berbicara rancangan undang-undang HIP padahal kita sudah menolaknya,” tuturnya.[inews.id]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *