1614936702890.jpg

Sri Mulyani Menang, Kemenkeu Lanjut Tagih Utang Anak Soeharto

Diposting pada

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan segera menagih utang Bambang Trihatmodjo. Langkah ini diambil setelah kasus mantan putra Presiden Soeharto dibubarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kepala Kantor Pelayanan Informasi dan Komunikasi (KLI) Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, mengatakan penolakan tersebut mengindikasikan larangan Kementerian Keuangan kepada Bambang Trihatmodjo sah.

Larangan Bambang Trihatmodjo diberlakukan pada akhir tahun 2019 dan diperpanjang kembali pada Mei 2020 selama enam bulan ke depan. Periode larangan sekarang telah berakhir.

Untuk tahap selanjutnya, Kementerian Keuangan akan segera menagih utang Bambang Trihatmodjo terkait Sea Games 1997.

“Dengan putusan persidangan, maka pencegahan BT di luar negeri adalah legal. Apalagi dari akhir masa preventif sudah jelas pemungutannya akan terus dilakukan dengan mekanisme PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara),” pungkasnya. kata Puspa dari detikcom, Jumat (3/1). / 5/2021).

Sebagai informasi, asal muasal kasus Bambang muncul karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menentang larangan dari luar negeri. Larangan itu diberlakukan karena ada utang yang belum dibayar Bambang.

Baca Juga :  Laporkan Munarman, Kiai Zaenal Arifin: Ulama Sudah Gerah dengan Kelakuannya!

Utang yang dimaksud terkait SEA Games 1997. Berapa utang yang dimiliki Bambang hingga dilarang? Ada dua informasi berbeda tentang jumlah utang Bambang. Di satu sisi, Kementerian Keuangan sudah menawarkan jumlah utang yang harus dibayar putra ketiga Presiden Soeharto itu sebesar Rp 50 miliar.

Sementara itu, kuasa hukum Bambang Trihatmodjo, Prisma Wardhana Sasmita, mengatakan sebenarnya jumlah utang awal yang dipelintir itu sebesar Rp 35 miliar.

Menurut Prisma, gugatan yang melibatkan kliennya bermula saat Bambang Trihatmodjo menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games pada 1997. Pelaksanaan teknisnya dipimpin PT Tata Insani Mukti. Ayah Bambang Trihatmodjo, Soeharto yang saat itu menjabat presiden, menghabiskan uang Rs. 35 miliar kepada konsorsium melalui Bantuan Presiden (Banpres).

“Dana tersebut merupakan dana non APBN dari dana Reboisasi Kementerian Kehutanan yang digunakan Kementerian Negara,” ujarnya saat dihubungi detik.com, Minggu (27/9/2020).

Menurut Prisma, dana tersebut sebenarnya merupakan rencana penyelamatan untuk kepentingan Sea Games 1997. Karena komitmen Organizing Partner Consortium (KMP) pada dasarnya hanya kemampuan untuk menyelenggarakan Sea Games – maksimal jumlah konsorsium Rp 70 miliar, Namun hasil audit lebih dari Rp 156 miliar, angka tersebut sudah termasuk dana untuk melatih atlet.

Baca Juga :  Alhamdulillah! Ini Kata PBNU Soal Tersingkirnya Komplotan 212 dari MUI

“Sebagai bentuk itikad baik, pelaporan dan penyerahan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun 1999 kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, KONI dan Kemensetneg oleh PT TIM selaku badan pelaksana konsorsium. Saat ini jumlahnya kurang lebih Rp 50 miliar”, katanya. Kata Prism.

Angka 50 miliar rupee, lanjutnya, merupakan jumlah pokok utang ditambah akumulasi bunga 5% per tahun.

“Bunga 5% per tahun sebenarnya adalah bailout yang disebut hutang sampai audit keuangan selesai. Tapi ya, unsur politik terbawa arus. Juga, Presiden Soeharto tiba-tiba mengundurkan diri pada 1998, ”kata Prisma.

Namun, lanjutnya, kliennya merasa dirinya bukan pengurus PT Tata Insani Mukti, sehingga menolak mendukung RUU tersebut. Menurut Prisma, yang membiayai penggalangan dana tersebut adalah PT Tata Insani Mukti. Makanya Bambang kaget bahkan dilarang.

“Badan KMP itu PT Tata Insani Mukti. Ini yang disalahpahami. Konsorsium sipil bukan badan hukum, jadi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Makanya PT sebagai badan hukum,” kata Prisma. [detik.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *