JAKARTA, ASPIRATIF.com – Ide ‘satu negara’ atau ‘one state solution’ belakangan ini banyak dibahas para pakar terkait solusi dari pertikaian antara Palestina dan Israel. Tak sedikit juga yang menawarkan cara ‘two state solution’. Apa maksud kedua istilah tersebut?
One state solution sendiri dikemukakan oleh seorang aktivis politik Palestina-Amerika, Edward Said dalam tulisannya di The New York Times. Pada tahun 1999 lalu, ia membayangkan bahwa Palestina dan Israel menyatu jadi sebuah negara.
Menurutnya, negara tersebut harus tetap memperlakukan bangsa Yahudi dan Arab tanpa diskriminasi serta demokratis dan tidak sekular. Ia membayangkan negara persatuan antara Palestina dan Israel bebas dari zionisme yang kini mewarnai konflik di Gaza.
Tercetusnya ide tersebut, berangkat dari situasi yang pernah memanas di Afrika Selatan akibat politik apartheid (rasisme). Kini, Afrika Selatan dapat menjadi negara demokrasi.
“Baik gagasan tentang Israel Raya sebagai tanah orang-orang Yahudi yang diberikan Tuhan kepada mereka maupun tentang Palestina sebagai tanah Arab yang tidak dapat diasingkan dari tanah air Arab perlu dikurangi skala dan eksklusivitasnya,” tulis Edward Said, dikutip dari detikNews, Minggu (5/11/2023).
Pendapat Pakar UI-UGM
Soal ide dari Edward Said tersebut, para pakar angkat bicara. Salah satunya dosen Hubungan Internasional (HI) UGM, Riza Noer Arfani. Menurutnya, ide ‘one state solution’ sulit diwujudkan, demikian juga ‘two state solution’.
Ia melihat tidak ada kesamaan antara konflik Palestina-Israel dengan kondisi apartheid yang saat itu terjadi di Afrika Selatan. Riza berpandangan bahwa Yahudi datang ke Palestina dengan maksud mendirikan negara.
“Konteksnya beda. Ketika Yahudi datang di wilayah tersebut, mereka memang bermaksud mendirikan negara. Di tahun 1947 terwujudlah Negara Israel dengan bantuan Inggris via Deklarasi Balfour (1917),” kata Riza kepada detikcom, Jumat (3/11/2023).
Ia menyebut Israel bisa saja membuat satu negara baru dan hal tersebut akan menjadi hal yang menakutkan bagi kemanusiaan. Menurutnya, ‘satu negara’ demokratis tersebut bagaimana utopia.
“One state solution-nya mendirikan negara demokratis, itu lebih tidak mungkin lagi. Agak mustahil,” kata Riza.
Selaras dengan pendapat Riza, Guru Besar Hukum Internasional (HI) UI, Prof Hikmahanto Juwana juga berkata demikian. Dalam sudut pandangnya, ‘one state solution’ bukanlah solusi nyata. Menurutnya, Palestina mungkin tidak mau membentuk negara baru dengan Israel walaupun demoktratis.
“Palestina yang tidak mau pasti. Tanah rakyat Palestina kok di-share. Bagaimana pula bentuk pemerintahannya? Kan Israel mendirikan negaranya di atas tanah rakyat Palestina,” kata Hikmahanto.
Usaha Hamas Membentuk ‘One State’
Riza menilai two state solution lebih masuk akal sebagai solusi atas konflik Palestina dan Israel. Namun, Hamas atau sayap paramiliter aktif di Jalur Gaza telah lebih dahulu menyatakan bahwa mereka ingin mengusahakan ‘one state’, di mana Palestina bisa berdiri sebagai negara yang utuh.
Hamas ini merupakan organisasi islamis yang menginginkan negara Palestina kembali berdiri utuh. Beberapa pihak yang menolak ‘two state solution’ antara lain negara Iran hingga Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP).
“Palestina merentang dari sungai (Yordania) ke laut (Mediterania), tidak kurang,” kata pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilansir Al Jazeera.
Source: Detikcom
Dok: surattimurid.wordpress (foto:Fauzan Rahman)
