Dai-1-696x392.jpg

Tegas! KPI Sanksi TV jika Tampilkan Dai dari FPI dan HTI

Diposting pada
Ilustrasi

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan regulasi terkait penyiaran. Dalam surat edaran KPI nomor 2 tahun 2021 terkait siaran di bulan Ramadhan, KPI melarang lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, menampilkan data dari organisasi terlarang.

Dalam surat edaran nomor 6 huruf d, KPI menegaskan bahwa yang diekspos harus memenuhi standar Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lebih lanjut, KPI menegaskan bahwa para dai yang diundang harus mendukung Pancasila.

“Mengutamakan penggunaan dai yang kompeten dan kredibel, tidak terkait dengan organisasi terlarang yang didirikan oleh hukum di Indonesia dan sesuai dengan standar MUI, serta dalam memberikan materi yang senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila” seperti dikutip SE KPI Nomor 2 Tahun 2021 , Senin (22) / 3).

KPI tidak menentukan daftar organisasi terlarang yang dipermasalahkan. Namun Komisioner KPI Irsal Ambia membenarkan ketika CNNIndonesia.com menyebut adanya Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Irsal mengatakan aturan ini dibuat untuk menghindari kontroversi. KPI ingin acara dakwah di bulan Ramadhan mengedukasi masyarakat, bukan menimbulkan kontroversi.

Baca Juga :  Angkatan Darat Iran Memulai Latihan Perang di Pesisir Laut Oman

“Ini bulan puasa, bulan Ramadhan. Untuk menghindari kontroversi, kita buat poin-poin seperti itu,” kata Irsal seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Irsal menyarankan agar lembaga penyiaran berkonsultasi dengan MUI sebelum mengundang narasumber, agar yang tampil sesuai dengan surat edaran KPI.

Ia mengatakan KPI akan bekerja sama dengan MUI untuk memantau lembaga penyiaran selama Ramadhan. Bahkan, mereka akan memberikan sanksi jika acara dakwah tersebut mengundang dai dari organisasi terlarang.

“Ada klarifikasi dan sebagainya. Kalau terbukti, akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *