Tekad Joko Widodo Tarik Uang di Luar Negeri 11.000 Triliun Cepat Terwujud !

Tekad-Jokowi-Tarik-Uang-yang-Disimpan-di-Luar-Negeri-11.000-Triliun-Selangkah-Lagi-Terwujud.jpg
Views: 880
Read Time:3 Minute, 49 Second

Tekad Joko Widodo Tarik Uang di Luar Negeri 11.000 Triliun Cepat Terwujud !

Tinggal Selangkah Lagi, Janji Joko Widodo Tarik Uang yang Disimpan di Luar Negeri 11.000 Triliun akan terwujud.

Perjanjian Dukungan Hukum Timbal Balik dalam Problem Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss disetujui Panitia Spesial (Pansus) DPR RI yang terdiri dari gabungan Komisi I dan Komisi III serta Pemerintah. Apakah melalui RUU MLA RI-Swiss ini usaha pemerintah membawa kembali uang hasil tindak kejahatan di Swiss akan wujud?

Ketua Pansus sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni mengetuk palu tanda pengesahan RUU tersebut bakda semua fraksi Sepakat dan memberi catatan kepada RUU MLA RI-Swiss ini.

Menkumham Teken Perjanjian Mutual Legal Assistance Indonesia- Swiss

“Pengambilan keputusan kepada Rancangan Undang-Undang soal Pengesahan Perjanjian soal Dukungan Hukum Timbal Balik dalam Problem Pidana antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss, apakah disetujui untuk ditindaklanjuti pada perbincangan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI?” tanya Sahroni yang lalu secara serentak dijawab ‘setuju’ oleh peserta rapat dari Komisi I dan Komisi III yang datang di ruang rapat Pansus B, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Baca juga : Presiden Jokowi Tegaskan PKI Dilarang dan Tolak Bahas RUU HIP

RUU MLA RI-Swiss amat menguntungkan Indonesia

Mewakili Pemerintah, datang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan delegasi Kementerian Luar Negeri. Dalam wawancaranya ke Parlementaria, Sahroni berujar bahwa DPR RI melihat bahwa RUU MLA RI-Swiss ini amat menguntungkan bagi Indonesia.

Undang-Undang tersebut nantinya akan jadi platform kerja sama hukum, khususnya dalam usaha pemerintah melaksanakan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak kejahatan korupsi (asset recovery).

“Alhamdulillah ini berjalan lancar ya. Ini untuk kebaikan bersama-sama ke-2 negara agar bilamana kita punya Undang-Undang terkait problem timbal balik ini mempunyai dasar yang cukup kuat. Walaupun prosesnya cukup lumayan lama tapi akhirnya atas tekad bulat bersama-sama dapat selesai,” ucap politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Baca juga : Relawan Jokowi ke Rizal Ramli – Fadli Zon Soal Buzzer Sampah

Sahroni mengumumkan bahwa Swiss Adalah financial center terbesar di Eropa serta mempunyai teknologi info yang mumpuni, sehingga Indonesia amat memerlukan hal tersebut.

“Amat strategis. Sesungguhnya teknologinya dari Swiss telah hebat. Cuma di Indonesia agak lambat sebab info data yang tidak akurat, UU ini tentu akan mempermudah kita,” imbuh legislator dapil DKI Jakarta III itu.

Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal, yang mengatur sokongan hukum Soal pelacakan, pembekuan, penyitaan sampai perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup sokongan timbal balik pidana yang luas ini Adalah bagian bagian penting dalam rangka menyokong proses hukum pidana di negara peminta.

Sejalan dengan itu, perjanjian MLA ini dapat dipakai untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) selaku usaha Pemerintah Indonesia untuk memastikan masyarakat negara atau badan hukum Indonesia mentaati peraturan perpajakan Indonesia, dan tidak melaksanakan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Perjanjian MLA RI-Swiss terwujud melalui 2 kali putaran, ke-1 ditunaikan di Bali pada tahun 2015. Ke-2 pada tahun 2017 di Bern, Swiss untuk menuntaskan pembicaraan pasal-pasal yang belum disepakati di perundingan ke-1. Seterusnya hasil penandatanganan ini akan dibawa ke tingkat II untuk disahkan dalam Rapat Paripurna pada 14 Juli 2020 yang akan datang.

Baca juga : Diduga Ada Empat Kelompok Ingin Gulingkan Jokowi

Data Joko Widodo Rp11.000 Ttriliun

Berita soal uang yang Disangka hasil aset hasil tindak kejahatan korupsi yang disimpan di luar negeri pernah dikemukakan Presiden Jokowi 4 tahun silam.

Joko Widodo menjelaskan, di waktu seluruh negara berebut uang masuk capital inflow dalam berhadapan dengan intimidasi ekonomi global, ternyata uang bangsa Indonesia yang Ada di bawah bantal, di bawah kasur, dan yang disimpan di luar negeri masih banyak sekali. Data yang ada di kementerian ada kira-kira Rp11.000 triliun.

“Datanya saya ada di kantong saya ada. Yang datang di sini saya hapal 1, 2 masih nyimpan di sana, masih. Wong namanya ada di kantong saya,” kata Presiden Jokowi (Joko Widodo) waktu ikut hadir acara sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty, di Hotel Clarion, Makasar, Sulsel, Jumat (25/11/2016) malam.

Baca juga : Orang yang Selalu Dituduh PKI Ini Ternyata Ahli Thariqah Naqshabandiyyah

Presiden Joko Widodo Memperingatkan, bahwa pada 2018 akan ada keterbukaan info yang tidak dapat dicegah oleh negara manapun. Sehingga, nantinya uang orang di Indonesia yang ada di Singapura berapa, yang ada di Swiss berapa, yang ada di Hong Kong berapa, semuanya akan terbuka sebab sungguh aturan internasional telah diteken semuanya.

“Itulah saya kira keterbukaan sekarang ini,” ucap Presiden.

Tekad Jokowi Tarik Uang di Luar Negeri 11.000 Triliun Segera Terwujud !

READ  Cibir Peluncuran Satelit Iran, Jend. AS Jadi Bahan Olok-olok - Aspiratif News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *