berpeci-hitam-jenderal-listyo-sigit-silaturahmi-ke-pp-muhammadiyah_43.jpeg

Tekad Presisi Kapolri: Transparan dan Penegakan Hukum Berkeadilan

Diposting pada

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerangkan upayanya mewujudkan Polri yang jujur dan berkeadilan. Dia menjelaskan, hal itu sudah menjadi tekadnya, sehingga ‘transparan berkeadilan’ menjadi salah satu unsur dari konsep Polri Presisi.

“Keadilan dan kejujuran, jadi itu sudah menjadi tekad kami bahwa bagaimana ke depan kami bisa melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami masukan dalam tagline kami, Presisi, di mana di dalamnya sebenarnya transparansi dan penegakan hukum yang berkeadilan,” jelas Sigit di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2021).

Jenderal Sigit mengatakan selalu ada dua sisi dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, dia mendorong penyelesaian permasalahan ditempuh dengan resolusi atau restoratif agar dua sisi yang bermasalah dapat sama-sama merasakan keadilan.

“Jadi ya kami tahu bahwa tentunya dalam penegakan hukum selalu ada dua sisi sehingga ini terkait dengan masalah rasa ya. Kalau ada sesuatu yang bisa kita selesaikan dengan cara resolusi, restoratif, kita akan selesaikan dengan cara itu, kecuali yang memang itu sudah menyangkut masalah kehilangan jiwa atau sesuatu yang besar, yang mau tidak mau kita harus proses tuntas,” terang Sigit.

Baca Juga :  Misteri Kelayakan Terbang Sriwijaya Air SJ 182 yang Jatuh

Oleh sebab itu, kata Sigit, dia ingin ke depan polsek dapat menjadi tempat penyelesaian masalah dengan cara restoratif. Dia lantas menyebut nilai budaya dan adat menjadi filosofi dari penegakan hukum berkeadilan.

“Karena itu ke depan bagaimana polsek kita jadikan basis resolusi untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Artinya ini juga bagaimana kemudian kita coba mengingat kembali nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat kita yang mungkin bisa jauh lebih baik menyelesaikan masalah,” tutur Jenderal Sigit.

Dia kemudian memberi contoh penyelesaian konflik di Papua dengan cara upacara bakar batu. Sigit menuturkan, jika hal-hal semacam itu lebih menghadirkan keadilan di antara masyarakat, baik pelaku maupun korban, sah-sah saja.

“Misalnya di Papua (masalah diselesaikan dengan upacara) bakar batu. Kalau memang itu jauh lebih baik, kenapa tidak. Hal-hal seperti itu yang kami pikir filosofi dari penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi rasa keadilan dari masing-masing. Dari pada kami harus hanya memaksakan kepastian hukum, kasus selesai, kita sidangkan, tapi belum tentu rasa keadilan itu dirasakan, baik oleh pelapor maupun terlapor,” tandas Sigit [detik.com]

Baca Juga :  Optimisme dan Pesimisme di Timur-Tengah

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *