799e1d4f-1b86-4fda-b48c-e0f069b839fc_169.jpeg

Terungkap! Ini Biang Kerok Polemik Sertifikat Tanah Elektronik

Diposting pada

Menteri Pertanian dan Tata Ruang (ATR / Kepala BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan, kontroversi kebijakan sertifikat tanah elektronik bakal kisruh. Menurut dia, kontroversi tersebut terjadi akibat kesalahan persepsi terhadap peraturan perundang-undangan saat ini.

Khususnya pada pasal 16 Permen ATR / Kepala BPN nomor 1 tahun 2021 yang berkaitan dengan sertifikat elektronik.

“Kami berharap sertifikat elektronik ini seperti sertifikat digital lainnya, lebih aman, waktu lebih singkat, lebih transparan, lebih cepat dan memberikan perlindungan,” kata Sofyan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR. RI yang tayang pada Senin (22/3/2021).

Permen ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik ini, kata Sofyan, belum menjadi aturan pelaksanaan melainkan hanya aturan awal agar proses pelaksanaannya diakreditasi oleh BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). .

Meski belum dilaksanakan, banyak yang salah menilai keberadaan Pasal 16. Memang banyak yang mengutip atau menafsirkannya setengah-setengah. Memang, pasal-pasal ini dihubungkan bersama dari ayat pertama sampai ayat keempat.

Sehubungan dengan ayat pertama, penggantian fisik sertifikat pada sertifikat kadaster elektronik meliputi penggantian buku kadaster, surat ukur dan / atau gambar tanaman pada dokumen elektronik.

Baca Juga :  Siap Fasilitasi Borobudur Jadi Rumah Ibadah Umat Buddha Dunia, Menag Gus Yaqut Tuai Pujian

Paragraf kedua, penggantian sertifikat kadaster elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditranskripsikan dalam register tanah, surat ukur, dan / atau gambar planimetrik.

Paragraf ketiga, Kepala Kantor Pertanahan mengumpulkan sertifikat untuk digabungkan dengan register tanah dan disimpan sebagai dokumen di Kantor Pertanahan.

Paragraf keempat, seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipindai dan disimpan dalam database.

“Pasal 16 yang menjadi sumber masalahnya, karena dikutip di luar konteks seolah-olah merupakan Pasal 16 ayat (3), padahal itu satu kesatuan,” ujarnya.

“Jadi disebut menarik, karena bisa dipindahtangankan, kalau saya punya sertifikat akan ditransfer ke kantor pendaftaran tanah, jadi kita cap kalau sertifikatnya online,” ujarnya.

Menurutnya, proses sertifikat tanah secara elektronik akan diserahkan ke BPN untuk ditransfer secara elektronik dan dicatat di register tanah dan lain-lain. Dokumen asli tersebut nantinya akan mendapat stempel atau stempel sebagai tanda telah ditransfer secara digital.

Mantan menteri BUMN itu mengatakan, ATR / BPN sedang bersiap meninjau kembali sanksi pasal 16 ayat (3) yang menjadi pionir sengketa sertifikat tanah elektronik.

Baca Juga :  Markaz Syariah Jadi Ponpes Bersama, Mahfud MD: Selesaikan Dulu Hukum Kepemilikannya

Paragraf 3 mengandung banyak kesalahpahaman. “Permennya kita perbaiki, nanti suaranya direkam dan sudah ditransfer media dan dokumennya tidak valid, jadi yang berlaku adalah dokumen elektronik dan yang lama akan menguatkannya,” ujarnya. . .[detik.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *