borgol.jpg
Berita

Viral! Terbukti Sebar Foto Hoax, Ketua FPI Ditangkap Lagi

Ilustrasi

Welly Putra, Ketua FPI Kecamatan Galang, kembali ditangkap Polda Sumatera Utara (Sumut). Welly ditangkap untuk kedua kalinya terkait dugaan mengunggah foto hoax bergambar Megawati Soekarnoputri menggendong Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Awalnya Welly ditangkap di Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (26/11/2020). Polisi kemudian membawa Welly ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan karena diduga melanggar pasal terkait larangan menyampaikan ujaran kebencian.

“Pelaku ditangkap saat berada di kediamannya. Dia terbukti mem-posting foto Megawati gendong Presiden Joko Widodo dengan menggunakan handphone,” ucap Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan.

Baca: Tegas! Hotman Paris Tolak Jadi Kuasa Hukum Rizieq, Ini Alasannya!

Nainggolan sempat menyebut Welly telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dia diduga mengunggah foto hoax Megawati menggendong Jokowi karena tak senang dengan kepemimpinan Jokowi.

“Mungkin dia merasa tidak senang dengan kepemimpinannya,” kata Nainggolan.

Namun belakangan, Welly dipulangkan. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja, mengatakan Welly hanya berstatus sebagai saksi.

Baca: Alhamdulillah! Polisi Temukan Bukti Petunjuk Asal Senjata Api FPI

Baca Juga :  Mensos Juliari Batubara Tersangka Suap Bansos, Ini Konstruksi Kasusnya

Terbaru, polisi kembali menangkap dan menahan Welly. Penangkapan dan penahanan dilakukan setelah polisi mengantongi keterangan ahli.

“Iya benar. Pelaku tersebut telah kita tahan di RTP Dit Tahti Polda Sumut,” ucap Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, Kamis (17/12/2020).

“Karena menurut penyidik alat bukti yang ditemukan sudah cukup untuk menahan Welly atas kasus penghinaan terhadap Presiden. Yang mana sebelumnya Welly hanya kita tetap kan sebagai saksi dan wajib lapor,” sambungnya.

Welly diduga melakukan ujaran kebencian melalui posting-an media sosial miliknya. Atas perbuatan yang diduga dilakukannya, Welly dijerat melanggar UU ITE.

“Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) dari UU RI No 19 Tahun 2019 Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHPidana jo Pasal 316 KUHPidana atau Pasal 207 KUHPidana,” jelas Nainggolan.

(Warta Batavia)

link sumber

Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *