Mahfud-MD-696x392.jpg

Yakin Ada Pelanggaran HAM Berat di KM 50, Amien Rais Dkk Kena Skakmat Mahfud MD

Diposting pada

Amien Rais bersama beberapa Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam pasukan FPI bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa 9 Maret 2021 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Rapat yang diwakili Amien Rais itu menyerukan agar kasus tewasnya enam prajurit FPI itu dibawa ke pengadilan HAM. TP3 Laskar FPI menilai kasus KM 50 sebagai pelanggaran HAM berat, namun tidak dapat memberikan bukti apapun.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dalam jumpa pers virtual, Selasa (9/3/2021). Mahfud menyebut salah satu anggota TP3, Marwan Batubara, yang menyatakan kecamannya atas pelanggaran HAM berat dalam kasus KM 50.

Pak Marwan Batubara mengatakan mereka yakin 6 orang ini adalah WNI, oke kita juga aman, mereka punya keyakinan, kita percaya juga, dan Pak Marwan Batubara juga yakin telah terjadi pelanggaran HAM berat, ”ujarnya Mahfud Md.

Mahfud Md mengatakan, pemerintah terbuka soal kasus KM 50. Mahfud meminta bukti kepada TP3 jika ada pelanggaran HAM berat dalam kasus itu.

Baca Juga :  Turki Tunjuk Duta Besar Barunya untuk Israel, Ada Apa?

“Kalau ada bukti, itu pelanggaran HAM berat, di mana, beritahu dia sekarang. Kalau tidak, beritahu presiden apa yang harus dilakukan nanti. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau kita yakin kita juga punya keyakinan kita bahwa kecelakaan adalah pikirannya. kembali a, b, c kalau kita percaya, “kata Mahfud.

“Tapi Komnas HAM sedang mengusut sesuai kewenangan hukumnya, tidak ada. Apa, pelanggaran HAM berat ada 3 syaratnya,” kata Mahfud.

Mahfud merinci 3 syarat terjadinya pelanggaran HAM berat, yaitu dilakukan secara terstruktur dalam artian aparaturnya bertingkat, sistematis dan masif, yaitu menimbulkan korban yang meluas. Jika ada bukti seperti itu, kata Mahfud, pemerintah siap mengadili. Buktinya, kata Mahfud, tidak dimiliki TP3.

“Kalau ada bukti, ada bukti, ayo kita bawa ke pengadilan secara terbuka. Kami akan mengadili para pelakunya berdasarkan UU nomor 26 tahun 2000. Sekarang saya katakan ini dulu, mohon tunggu, terbuka, dan saya katakan TP3 kurang baik. Seperti yang diterima … dari Komnas HAM, di mana hanya ada sedikit pembuktian yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak ada, “ujarnya.

Baca Juga :  Presiden Venezuela: Kolombia Berupaya Membunuh Saya di Hari Pemilu

“Ada kabar dari program bahwa TP3 sudah diterima tapi tidak ada, saya bilang yakin saja. Kalau yakin tidak bisa karena kami percaya banyak sastrawan, sastrawan, otak dan sebagainya. Masalahnya mereka yakin kita ada di sana, tapi tidak ada buktinya, ”kata Mahfud.

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *